Meruntuhkan Menara Gading: Menggugat Penjinakan Nalar dalam Pendidikan

 


Mandakara - Selama ini kita sering keliru menganggap bahwa ruang kelas adalah ruang hampa politik yang netral. Kita datang, duduk, mencatat, dan menghafal, dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah tangga otomatis menuju kesejahteraan ekonomi. Namun, di balik ijazah dan gelar akademis yang kita agungkan, tersimpan sebuah pertanyaan besar yang jarang diajukan: apakah institusi pendidikan sedang membebaskan pikiran kita, atau justru sedang menjinakkan kita agar patuh pada sistem mesin besar yang memang sudah dirancang?

Oleh karenanya perlu kita pahami bentuk pendidikan saat ini yang kita alami sebagaimana hal di atas. Pendidikan akademis konvensional hadir sebagai sistem yang terstruktur untuk mewariskan ilmu pengetahuan dan menyiapkan individu agar adaptif terhadap kebutuhan zaman, terutama kebutuhan pasar tenaga kerja.

Di sisi lain, muncul arus pendidikan pritis yang menggugat kemapanan tersebut. Pendidikan kritis memandang bahwa sekolah bukan sekadar tempat transfer informasi, melainkan medan tempur politik. Jika pendidikan akademis berfokus pada apa yang harus diketahui, pendidikan kritis berfokus pada mengapa kita harus mengetahuinya dan siapa yang diuntungkan dari pengetahuan tersebut.

Pendidikan Sebagai "Lini Produksi Pencetak Instan“

Realitasnya, sistem pendidikan konvensional sering kali beroperasi layaknya pabrik. Siswa dipandang sebagai bahan baku yang harus distandardisasi agar sesuai dengan spesifikasi industri. Keberhasilan seorang pendidik diukur dari seberapa cepat lulusannya "terserap" oleh pasar tenaga kerja.

Dalam konteks ini, pendidikan bukan lagi soal memperluas cakrawala berpikir, melainkan soal efisiensi teknis. Kita dididik untuk menjadi ahli dalam "cara" melakukan sesuatu, namun dilarang bertanya "untuk siapa" dan "mengapa" hal itu dilakukan.

Menyangkut hal ini Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa “pendidikan itu seharus nya memerdekakan akan tetapi bukan memperbudak!” Lantas mangapa sedemikian itu?

Di sinilah Ki Hajar Dewantara akan mengkritik. Mereka melihat bahwa jika fokusnya hanya pasar kerja, maka manusia direduksi menjadi sekadar "alat produksi" atau "skrup dalam mesin industri", bukan manusia merdeka yang utuh. Merdeka menurut beliau berarti kemampuan untuk memerintah diri sendiri dan berdiri tegak di atas kaki sendiri.

Pendidikan yang hanya mengejar nilai akademis tanpa kepekaan sosial adalah bentuk perbudakan mental modern. Bapak Pendidikan Indonesia tersebut melalui sistem among mengingatkan bahwa sekolah harus menjadi taman yang selaras dengan kodrat alam dan zaman, di mana kecerdasan pikiran harus berbanding lurus dengan kehalusan budi dan keberanian bertindak.

Maka, seharusnya bentuk pendidikan bukan sekadar transfer informasi, melainkan arena kontestasi ideologi. Saat sistem formal sibuk mencetak individu yang patuh demi kebutuhan pasar, pendidikan kritis bertugas membongkar pola subordinasi tersebut.

Alih-alih hanya terpaku pada kurikulum teknis hingga bentuk  administrasi, pendekatan ini menggali dimensi politik di balik pengetahuan: siapa yang diuntungkan dan mengapa ilmu itu diberikan? Ini adalah transformasi filosofis di mana tujuan belajar bukan lagi nilai akademis, melainkan seharusnya keberanian intelektual untuk meruntuhkan sekat elitis dan melawan ketimpangan nyata.

Dunia akademis sering kali bangga dengan isolasinya di dalam "Menara Gading"—sebuah ruang yang sibuk dengan teori-teori abstrak dan validasi statistik, namun berjarak jauh dari jeritan realitas sosial di luar pagar kampus. Ketika pendidikan hanya berhenti pada kemampuan menjawab soal ujian atau mengejar indeks prestasi, ia sebenarnya sedang mematikan daya kritis. Kita menjadi mahir menghafal definisi ketimpangan, namun lumpuh saat harus menggugat ketimpangan itu sendiri

Perspektif pendidikan kritis menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Pendidikan semestinya melampaui sekadar transfer materi dengan berani menggugat siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh struktur kurikulum saat ini. Apabila institusi pendidikan hanya melahirkan individu patuh yang gagap mempertanyakan ketimpangan kuasa, maka fungsi sekolah telah bergeser menjadi sarana indoktrinasi terselubung.

Pendidikan yang membebaskan harus mentransformasi kelas menjadi ruang kesadaran, di mana pendidik dan pelajar berkolaborasi sebagai rekan dialog untuk membedah realitas sosial. Kita tidak boleh membiarkan diri hanya menjadi komponen kecil yang melanggengkan mesin ekonomi yang destruktif.

Pendidikan bukan sekadar mengisi bejana kosong, melainkan menyalakan api kesadaran. Jika pendidikan hanya untuk menyesuaikan diri dengan pasar, itu bukan pendidikan, melainkan penjinakan (domestikasi). Fokus tertinggi dalam dunia pendidikan menurut Freire adalah mengembalikan martabat manusia yang sempat hilang akibat penindasan.

Praktik tidak adil ini dianggap telah melukai sisi kemanusiaan, tidak hanya bagi mereka yang tertindas, tapi juga bagi sang penindas. Lewat pendidikan kritis, masyarakat yang terpinggirkan memiliki sarana untuk membebaskan diri dan kembali berkuasa atas hidup mereka sendiri.

Esensi pendidikan bukanlah sekadar investasi ekonomi, melainkan upaya memerdekakan nalar dari penjinakan sistemik. Jika hanya fokus pada 'lini produksi' tenaga kerja, kita telah gagal memanusiakan manusia dan hanya mencetak 'sekrup' industri.

Belajar dari Ki Hadjar Dewantara dan Paulo Freire, pendidikan utuh adalah pendidikan yang menyatukan akal dan budi. Tugas kita adalah meruntuhkan sekat antara teori akademik dan realitas sosial, agar pendidikan benar-benar menjadi alat pembebasan, bukan alat perbudakan modern.

Kita harus segera mengakhiri isolasi pendidikan di 'Menara Gading' dan mentransformasi kelas menjadi ruang refleksi yang kritis. Guru dan siswa perlu berkolaborasi sebagai mitra diskursus untuk membongkar struktur kuasa yang tersembunyi dalam kurikulum. Dan indikator mutu pendidikan semestinya digeser: bukan lagi soal seberapa cepat terserap pasar tenaga kerja, melainkan pada keberanian intelektual siswa untuk berpikir mandiri dan komitmen mereka dalam meruntuhkan sekat-sekat ketidakadilan sosial.

Oleh: Fahmi Ilham

Lebih baru Lebih lama