Siapa yang Mendidik Generasi Indonesia Hari Ini?

 

Mandakara - "Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani." Kalimat yang diwariskan Ki Hadjar Dewantara itu selama puluhan tahun menjadi fondasi cara bangsa ini memaknai pendidikan. Guru hadir sebagai teladan, orang tua menjadi sekolah pertama, dan masyarakat menjadi ruang tempat seorang anak belajar mengenali kehidupan. Pendidikan dipahami sebagai perjumpaan antarmanusia–proses panjang yang membentuk pengetahuan, karakter, sekaligus cara memandang dunia. Namun, Indonesia hari ini sedang berubah.

Anak-anak tidak lagi hanya bertanya kepada orang tua ketika ingin mengetahui sesuatu. Remaja tidak lagi selalu membuka buku ketika mencari jawaban. Ketika bingung memilih jurusan kuliah, mereka membuka TikTok. Ketika ingin belajar berbicara di depan umum, mereka mencari YouTube. Ketika ingin memahami isu politik, mereka membuka X. Bahkan, ketika penasaran tentang kesehatan mental, investasi, atau agama, tidak sedikit yang lebih dahulu mencari potongan video berdurasi satu menit daripada membaca penjelasan yang utuh.

“Lalu, siapa sebenarnya yang sedang mendidik generasi Indonesia hari ini?”

Jawabannya mungkin tidak lagi sesederhana: keluarga, sekolah, atau negara. Di balik layar telepon genggam, ada aktor lain yang bekerja tanpa mengenal jam pelajaran. Ia tidak memiliki ruang kelas, tidak memberi nilai, dan tidak pernah menerima sertifikat pendidik. Namun setiap hari, ia menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita kagumi, apa yang kita takuti, bahkan apa yang kita anggap benar. Aktor itu bernama algoritma.

Coba buka media sosial selama lima belas menit. Beranda setiap orang mungkin berbeda, tetapi polanya hampir sama. Ada yang dipenuhi konten self-improvement, ada yang disuguhi video tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence), ada yang tenggelam dalam tren old money, ada yang mengikuti perdebatan politik di X, sementara yang lain terus-menerus melihat tagar #KaburAjaDulu. Anehnya, semua merasa sedang belajar sesuatu. Padahal, pelajaran yang diterima tidak sepenuhnya dipilih sendiri. Sebagian besar telah dipilihkan oleh algoritma berdasarkan apa yang pernah ditonton, disukai, atau dibagikan sebelumnya.

Di sinilah kegelisahan itu bermula. Kita sering mengira generasi muda sedang bebas memilih pengetahuan. Padahal, sebelum mereka memilih, ada sistem yang lebih dahulu menentukan apa yang layak muncul di layar mereka. Apa yang disebut sebagai "pilihan" sering kali hanyalah hasil dari rekomendasi yang bekerja diam-diam di balik layar.

Barangkali inilah ironi terbesar pendidikan Indonesia hari ini. Di sekolah, murid diajarkan untuk memeriksa sumber informasi. Di media sosial, mereka justru dibiasakan mempercayai informasi yang paling sering muncul. Di sekolah, mereka diminta berpikir kritis. Di ruang digital, mereka dilatih berpikir cepat. Di sekolah, jawaban diperoleh melalui proses membaca dan berdiskusi. Di internet, jawaban hadir bahkan sebelum pertanyaan selesai diketik. Perlahan, ruang belajar kita tidak lagi hanya berada di sekolah, tetapi juga di dalam genggaman tangan.

Apa yang sedang terjadi sesungguhnya bukan sekadar perubahan cara memperoleh informasi, melainkan perubahan cara manusia membentuk realitas. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (2016) menjelaskan bahwa realitas sosial tidak pernah hadir begitu saja. Ia dibangun melalui proses interaksi, kebiasaan, dan institusi yang terus-menerus memengaruhi cara manusia memahami dunia. Jika dahulu keluarga, sekolah, media massa, dan lembaga keagamaan menjadi ruang utama dalam membentuk realitas tersebut, kini ruang itu perlahan bergeser ke platform digital.

Pergeseran itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia lahir dari apa yang dalam filsafat disebut sebagai zeitgeist–roh zaman yang membentuk cara berpikir suatu generasi. Roh zaman Indonesia hari ini tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling banyak membaca buku, melainkan oleh siapa yang paling berhasil menguasai perhatian publik. Di era ketika hampir setiap orang menggenggam telepon pintar, perhatian menjadi komoditas yang diperebutkan. Semakin lama seseorang bertahan di layar, semakin besar nilai ekonominya.

Byung-Chul Han (2022) menyebut kondisi tersebut sebagai infocracy, yaitu keadaan ketika informasi tidak lagi sekadar menjadi alat komunikasi, melainkan telah berubah menjadi bentuk kekuasaan baru. Kekuasaan itu bekerja secara halus. Ia tidak memaksa, tetapi membujuk. Ia tidak melarang, tetapi mengarahkan. Kita merasa sedang memilih informasi, padahal pada saat yang sama informasi juga sedang memilih kita.

Fenomena ini tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari. Seorang remaja yang awalnya mencari tips belajar dapat berakhir menonton puluhan video tentang gaya hidup mewah. Seseorang yang ingin mengetahui perkembangan politik justru terus-menerus disuguhi potongan video yang memperkuat pandangan yang telah ia miliki. Bahkan, pencarian sederhana mengenai kesehatan mental dapat berubah menjadi rangkaian konten yang membuat seseorang merasa memiliki gangguan tertentu, meskipun belum pernah berkonsultasi dengan tenaga profesional. Semua itu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena algoritma bekerja dengan satu tujuan: mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin.

Laporan Digital News Report Reuters Institute (2025) menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi salah satu sumber utama masyarakat Indonesia dalam memperoleh berita. TikTok, Instagram, YouTube, dan X tidak lagi sekadar menjadi ruang hiburan, tetapi juga menjadi ruang belajar, berdiskusi, hingga membentuk opini publik (Reuters Institute, 2025). Di sisi lain, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan penetrasi internet Indonesia telah mencapai lebih dari 79 persen pada 2024. Artinya, semakin besar pula peluang algoritma memengaruhi cara masyarakat memahami realitas (APJII, 2024).

Di titik inilah pendidikan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekolah masih mengajarkan cara mencari jawaban yang benar. Namun, ruang digital sering kali lebih dahulu menawarkan jawaban yang paling menarik. Guru mengajak murid berpikir perlahan. Algoritma mengajak pengguna bereaksi secepat mungkin. Persoalannya bukan lagi siapa yang paling banyak memberikan informasi, melainkan siapa yang paling berhasil merebut perhatian. Dan hari ini, perhatian tampaknya telah menjadi mata pelajaran paling mahal di dunia digital.

Persoalan menjadi semakin rumit ketika ruang digital tidak hanya menentukan apa yang kita lihat, tetapi juga memengaruhi apa yang kita yakini. Lee McIntyre (2018) menyebut gejala ini sebagai era post-truth, yaitu keadaan ketika emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan fakta yang dapat diverifikasi. Dalam situasi seperti ini, informasi yang paling banyak dibagikan belum tentu yang paling benar, melainkan yang paling mampu memancing perhatian.

Kita tidak perlu mencarinya jauh-jauh. Hampir setiap hari media sosial dipenuhi potongan podcast berdurasi kurang dari satu menit yang seolah mampu menjelaskan persoalan ekonomi, politik, agama, bahkan masa depan Indonesia. Video yang dipotong dari konteksnya lebih mudah menjadi viral daripada penjelasan utuh berdurasi satu jam. Judul yang provokatif sering kali lebih menarik daripada isi yang argumentatif. Akibatnya, ruang digital perlahan mengubah cara kita memahami persoalan: bukan melalui kedalaman, melainkan melalui kecepatan.

Fenomena #KaburAjaDulu yang sempat ramai pada awal 2025 menjadi salah satu contoh bagaimana media sosial dapat menjadi ruang ekspresi sekaligus ruang pembentukan persepsi. Di satu sisi, tagar tersebut merefleksikan keresahan sebagian anak muda terhadap lapangan kerja, biaya hidup, dan masa depan. Namun, di sisi lain, algoritma juga membuat narasi tersebut terus bergulir hingga seolah-olah menjadi suara seluruh generasi muda Indonesia. Padahal, media sosial tidak pernah benar-benar merepresentasikan kenyataan secara utuh; ia hanya memperbesar apa yang memperoleh perhatian paling banyak.

Fenomena serupa juga tampak ketika kecerdasan buatan (artificial intelligence) mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sebagian konten menggambarkan AI sebagai penyelamat yang akan mempermudah pekerjaan manusia. Sebagian lainnya menggambarkannya sebagai ancaman yang akan menghilangkan jutaan lapangan kerja. Kedua narasi itu terus dipertemukan bukan melalui dialog yang sehat, melainkan melalui perlombaan mendapatkan klik, likes, dan shares. Akhirnya, masyarakat lebih akrab dengan sensasi daripada substansi.

Ironisnya, semua itu berlangsung di tengah upaya sekolah mengajarkan berpikir kritis. Guru meminta siswa memeriksa sumber informasi, membaca berbagai referensi, dan menyusun argumen secara logis. Akan tetapi, ketika bel sekolah berbunyi, mereka kembali memasuki ruang digital yang bekerja dengan logika yang berbeda. Di sana, informasi tidak dinilai dari proses verifikasinya, melainkan dari seberapa besar kemampuannya menarik perhatian. Sekolah mengajarkan kesabaran dalam berpikir, sementara algoritma menghadiahi kecepatan dalam bereaksi.

Di sinilah pendidikan Indonesia menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Persoalannya bukan bahwa generasi muda terlalu banyak menggunakan media sosial, melainkan bahwa ruang digital telah menjadi "guru" yang tidak pernah tidur. Ia hadir saat sarapan, menemani perjalanan ke sekolah, muncul ketika waktu istirahat, bahkan menjadi teman terakhir sebelum seseorang memejamkan mata. Tidak ada institusi pendidikan yang mampu bersaing dengan intensitas kehadiran seperti itu.

Karena itu, pertanyaan "siapa yang mendidik generasi Indonesia hari ini?" tidak bisa lagi dijawab hanya dengan menyebut keluarga, sekolah, atau negara. Ketiganya memang masih memiliki peran penting. Namun, mereka kini harus berbagi ruang dengan algoritma yang setiap hari memperebutkan perhatian, membentuk preferensi, dan perlahan memengaruhi cara generasi muda memahami dunia.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah sedang berupaya membangun generasi yang lebih sehat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan ikhtiar penting untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, di balik upaya memenuhi gizi tubuh, ada pertanyaan lain yang tidak kalah mendesak: siapa yang sedang memastikan gizi informasi yang dikonsumsi generasi Indonesia setiap hari?

Sebab tubuh yang sehat memang membutuhkan protein, vitamin, dan mineral. Akan tetapi, pikiran yang sehat membutuhkan kemampuan membedakan fakta dari opini, pengetahuan dari propaganda, serta informasi dari sensasi. Kita mungkin berhasil mengurangi stunting pada tubuh, tetapi akan menghadapi persoalan yang jauh lebih rumit apabila membiarkan stunting nalar tumbuh di ruang digital.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang tersaji di atas piring makan anak-anaknya, tetapi juga oleh apa yang setiap hari memenuhi layar telepon genggam mereka. Jika algoritma telah menjadi guru baru bagi generasi Indonesia, maka tugas keluarga, sekolah, negara, media, dan masyarakat bukanlah memusuhi teknologi, melainkan memastikan bahwa di tengah derasnya arus informasi, manusia tetap memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, memeriksa kebenaran, dan memilih pengetahuan secara sadar. Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang berhasil mencerdaskan kehidupan warganya, tetapi juga bangsa yang mampu menjaga akal sehat mereka di tengah kebisingan zaman digital.

Oleh: Aldi Asy Syaikh Ar Rois

Bahan Bacaan

APJII. (2024). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (2016). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Penguin Books. (edisi cetak ulang)

Han, B.-C. (2022). Infocracy: Digitalization and the Crisis of Democracy. Polity Press.

Ki Hadjar Dewantara. (2013). Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. UST Press.

McIntyre, L. (2018). Post-Truth. MIT Press.

Reuters Institute. (2025). Digital News Report 2025. Reuters Institute for the Study of Journalism.

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.

Cotter, K. (2019). Playing the visibility game: How digital influencers and algorithms negotiate influence on Instagram. New Media & Society, 21(4), 895–913.

Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., et al. (2021). The echo chamber effect on social media. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(9).

Sunstein, C. R. (2018). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton University Press.