Mandakara - Nusantara dikenal sebagai negeri
air, lautnya membentang seperti doa yang tak putus, ikan-ikan berenang dalam
kelimpahan. Namun, di daratan, anak-anak tumbuh dengan perut yang bertanya. Di
kampung pesisir, ombak datang membawa harapan, tapi tak selalu membawa kenyang.
Perahu-perahu pulang dengan hasil laut, namun meja makan masih sering kosong
dari gizi. Ironi itu berulang, seperti luka yang enggan sembuh.
Kita sering berkata Indonesia
kaya; kaya laut, kaya tanah, kaya cerita perjuangan. Namun, mengapa langkah
kita masih tertatih dalam merawat masa depan paling krusial: anak-anak bangsa? Mereka
belajar mengeja mimpi dengan tubuh yang kekurangan, menatap masa depan dengan
mata yang belum sepenuhnya terang.
Di antara janji pembangunan dan
pidato kemakmuran, mereka menunggu—diam, sabar, dan sering kali terlupa. Negeri
ini belum sepenuhnya menemukan titik terang, bukan karena kekurangan sumber
daya, melainkan karena kurangnya rasa saling peduli.
Kita sibuk menghitung kekayaan, tapi
lupa membaginya secara adil. Padahal, anak-anak bukan angka statistik belaka, mereka
adalah cermin masa depan. Jika hari ini mereka kekurangan gizi, besok bangsa
ini akan kekurangan harapan.
Maka, marilah kita coba renungi; untuk
tidak sekadar bangga pada nama Nusantara, tetapi berani bertanggung jawab atas
isinya. Sebab, negeri yang benar-benar kaya adalah negeri yang mampu
mengenyangkan, menyehatkan, dan memanusiakan anak-anaknya.
Indonesia dikenal dunia sebagai
negara maritim. Dua pertiga wilayahnya berupa lautan, dengan kekayaan ikan,
terumbu karang, dan sumber daya hayati yang melimpah. Secara teoritis, kondisi
ini seharusnya menjadi modal besar bagi kesejahteraan rakyat, khususnya dalam
pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan
paradoks yang menyedihkan: masih banyak anak-anak Indonesia yang mengalami
kekurangan gizi, bahkan stunting.
Pertanyaan mendasar pun muncul: mengapa negeri yang begitu kaya justru belum mampu menjamin kesehatan generasi mudanya?
Masalah gizi anak tidak bisa
dilihat semata sebagai persoalan makanan, tetapi sebagai persoalan sistem.
Distribusi hasil laut yang tidak merata, keterbatasan akses pangan bergizi di
daerah terpencil, rendahnya edukasi gizi, serta kemiskinan struktural menjadi
faktor utama.
Di banyak wilayah pesisir,
nelayan menangkap ikan berkualitas tinggi, namun hasil tangkapan tersebut
justru dijual ke luar daerah atau diekspor demi kebutuhan ekonomi, sementara
keluarga mereka sendiri mengonsumsi makanan seadanya.
Selain itu, kebijakan pengelolaan
sumber daya alam sering kali lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi makro
daripada kesejahteraan sosial. Kekayaan laut dihitung dalam angka devisa, bukan
dalam kualitas hidup anak-anak yang tumbuh di sekitarnya. Akibatnya,
pembangunan berjalan timpang: sumber daya melimpah, tetapi manusianya
tertinggal.
Ironi ini semakin terasa ketika
dikaitkan dengan masa depan bangsa. Anak-anak adalah aset utama negara.
Kekurangan gizi pada masa pertumbuhan berdampak langsung pada perkembangan
fisik, kecerdasan, dan produktivitas di masa depan. Jika masalah ini terus dibiarkan,
Indonesia berisiko kehilangan bonus demografi dan justru menghadapi beban
sosial jangka panjang.
Oleh karena itu, diperlukan
kesadaran kolektif bahwa kekayaan alam tidak akan bermakna tanpa keberpihakan
pada manusia. Negara perlu memperkuat kebijakan pangan berbasis lokal, terutama
di wilayah maritim. Edukasi gizi harus menyentuh keluarga-keluarga pesisir,
sekolah, dan komunitas. Di sisi lain, masyarakat juga perlu menumbuhkan
solidaritas sosial—saling peduli dan saling merapati—agar tidak ada anak bangsa
yang tertinggal.
Indonesia sebenarnya tidak
kekurangan sumber daya, tetapi sering kekurangan keadilan dan kepedulian. Titik
terang masa depan bangsa hanya bisa ditemukan ketika kekayaan alam dikelola
untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, terutama anak-anak. Sebab,
keberhasilan sebuah negara tidak diukur dari luas lautnya, melainkan dari
seberapa sehat, cerdas, dan bermartabat generasi yang tumbuh di dalamnya.
Oleh: Dida Ilzam Ramdani
.jpeg)