Mandakara - Konten video “Diteror & Dapat Ancaman Pembunuhan. Ketua BEM UGM: MBG, Maling Berkedok Gizi? | #SPEAKUP” yang beredar di YouTube menunjukkan bahwa ruang publik digital kini menjadi arena perdebatan tajam antara aktivisme mahasiswa dan respons masyarakat luas terhadap kebijakan pemerintah. Kritik yang disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM).
Viralnya pernyataan Ketua BEM UGM yang menyebut program “MBG (Makan
Bergizi Gratis)” sebagai “Maling Berkedok Gizi” bukan sekadar polemik biasa. Ia
adalah cermin dari dua hal sekaligus: keberanian mahasiswa dalam mengkritik
kebijakan publik dan rapuhnya budaya demokrasi kita dalam menerima kritik.
Dalam video
yang beredar dengan judul seperti “Diteror & Dapat Ancaman Pembunuhan”,
publik diperlihatkan bagaimana sebuah kritik kebijakan bisa berujung pada
intimidasi personal. Bahkan, muncul narasi bahwa ia dan keluarganya “diteror”.
Di titik inilah persoalannya menjadi lebih serius: sejak kapan kritik kebijakan
negara dibalas dengan ancaman?
Secara substansi, kritik terhadap program MBG bukanlah tindakan anti-negara. Mahasiswa mempertanyakan prioritas anggaran, efektivitas kebijakan, dan dampaknya terhadap sektor lain seperti pendidikan tinggi.
Istilah “Maling Berkedok Gizi”
memang terdengar keras, provokatif, bahkan ofensif bagi sebagian pihak. Namun,
dalam tradisi gerakan mahasiswa, bahasa keras sering menjadi bentuk ekspresi
kegelisahan terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan atau tidak tepat
sasaran.
Kritik Bukan Berarti Kebencian, Kritik Adalah Kontrol Sosial
Masalahnya,
respons publik sering kali tidak lagi berbasis argumentasi, melainkan
emosional. Alih-alih membantah dengan data, sebagian pihak justru menyerang
personal. Ketika ruang diskusi berubah menjadi ruang intimidasi, kita sedang
menyaksikan kemunduran demokrasi. Demokrasi bukan hanya tentang pemilu dan
kebijakan populis, tetapi juga tentang kemampuan menerima dissenting opinion
(pendapat yang berbeda.)
Ada
percakapan yang ramai dikutip di media sosial: "Kalau tidak setuju,
bantah dengan data, bukan dengan ancaman." Kalimat sederhana itu
seharusnya menjadi prinsip bersama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Kritik dianggap serangan, perbedaan dianggap permusuhan. Dalam konteks ini,
saya melihat ada tiga persoalan utama:
1. Krisis
Literasi Demokrasi
Sebagian
masyarakat masih memandang kritik terhadap kebijakan sebagai bentuk
pembangkangan terhadap pemerintah. Padahal dalam sistem demokrasi, mahasiswa
memiliki peran historis sebagai moral force dan social control.
2. Polarisasi
Emosional
Istilah
seperti “Maling Berkedok Gizi” memang memancing reaksi keras. Namun, reaksi
keras tidak boleh berubah menjadi justifikasi kekerasan verbal apalagi ancaman
fisik. Jika setiap kritik dibalas intimidasi, maka ruang publik akan diisi oleh
ketakutan, bukan gagasan.
3. Lemahnya
Ruang Dialog
Program
sebesar MBG seharusnya dibuka ruang evaluasinya. Jika ada yang mempertanyakan
efektivitasnya, jawabannya bukan membungkam suara, melainkan menjelaskan
transparansi anggaran, mekanisme pengawasan, dan dampak nyata di lapangan.
*
Saya pribadi melihat bahwa meskipun kritik mahasiswa UGM terhadap MBG menggunakan diksi keras itupun juga termasuk bagian dari dinamika politik yang sehat. Namun, realita yang terjadi adalah ancaman terhadap Ketua BEM UGM dan bahkan keluarganya setelah kritik tersebut, mencerminkan sisi gelap dari keterbukaan digital.
Ketika ruang diskusi berubah menjadi ruang intimidasi, maka
nilai-nilai kebebasan berpendapat itu sendiri terancam. Yang tidak sehat adalah
ketika kritik itu dibalas dengan ancaman pembunuhan atau teror terhadap
keluarga. Itu bukan lagi debat kebijakan, melainkan bentuk intimidasi terhadap
kebebasan berpikir.
Kita perlu
membedakan antara bahasa yang keras dan niat yang jahat. Bahasa bisa
diperdebatkan. Niat untuk mengintimidasi tidak bisa dibenarkan.
Jika
demokrasi ingin tetap hidup, maka kritik harus dijaga, bukan dibungkam. Jika
kebijakan yakin berada di jalur yang benar, maka ia akan kuat menghadapi
pertanyaan. Karena kebijakan yang baik tidak takut diuji.
Akhirnya,
polemik MBG ini bukan hanya soal makan bergizi gratis atau tidak. Ini soal
bagaimana kita memperlakukan kritik. Apakah kita memilih data atau memilih
teror? Apakah kita membangun dialog atau memupuk ketakutan?
Jawaban
atas pertanyaan itu akan menentukan kualitas demokrasi kita ke depan.
Oleh: Fais Hidayatullah
